Ekonomi Koperasi

Wajah Koperasi Indonesia Saat Ini

Sebelum mulai, ada baiknya saya jelaskan dahulu pengertian dari koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:

• Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Peran Koperasi terhadap Perekonomian di Indonesia

Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan yang amat penting di Indonesia. Karena sebagian dari banyaknya negara berpenduduk peringkat ke-4 dunia ini masih berada dibawah garis kemiskinan. Isu pendidikan yang layak pun belum terealisasi secara menyeluruh di seluruh pelosok Tanah Air.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri, membangun perekonomian nya dari hasil negeri sendiri. Dalam hal ini, koperasi sebagai lembaga penjalan roda perekonomian yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat harus diupayakan semaksimal mungkin di seluruh pelosok tanah air agar setiap kebutuhan warga dapat terpenuhi, tanpa harus bergantung pada produk-produk luar negeri.

Data Laporan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2000 – 2010  yang dimana terdapat 88.930 koperasi aktif dan 14.147 koperasi yang tidak aktif pada tahun 2000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar 89.756 koperasi yang aktif dan 21.010 koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat pertumbuhan koperasi yang aktif juga diikuti oleh peningkatan koperasi yang tidak aktif. Sangat disayangkan jika koperasi hanya bertumbuh secara kuantitas dan bukan secara kualitas.

Masalah Koperasi Indonesia saat ini

Adapun beberapa masalah yang dihadapi Koperasi Indonesia dalam perkembangannya, yaitu :

1. Kegiatan operasional yang tidak berdasarkan prinsip, nilai, dan azas koperasi. Misalnya, sebut saja sebuah badan usaha X menamakan dirinya sebagai koperasi simpan pinjam. Sebuah koperasi simpan pinjam yang dalam kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana mereka menetapkan bunga hingga 10% dari nominal dasar pinjaman. Jelas terlihat bahwa badan usaha tersebut bukanlah sebuah koperasi, karena bersifat profit-oriented dengan menetapkan bunga sebesar itu. Koperasi yang seharusnya adalah koperasi yang ingin mensejahterakan anggotanya/peminjam dan bukan mencekik sang peminjam dengan mengenakan bunga yang begitu besar kepada peminjam/anggota. Inilah salah satu koperasi yang dapat dikatakan tidak aktif.
2. Buruknya manajemen koperasi, baik manajemen keuangan maupun manajemen SDM. kurangnya pendidikan koperasi menyebabkan  masyarakat tidak dapat menjalankan secara optimal fungsi koperasi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas SDM, mereka perlu diberi "pencerahan" mengapa mereka berada di koperasi, orang yang paham dan konsisten di koperasi harus berusaha merubah mindset orang yang tidak aktif agar mau berorganisasi dalam hal ini koperasi berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Penyebab yang paling sering dialami koperasi-koperasi Indonesia adalah mengalami kurangnya modal usaha. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Ditambah dengan pemberian kemudahan (tidak berbelit-belit) dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Pemerintah pun harus turut ikut serta dalam mengawasi pengelolaan suntikan modalnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi koperasi yang bersangkutan. Sehingga penyelewengan dana oleh oknum tidak bertanggung jawab pun dapat dicegah.

Kebijakan Pembangunan Koperasi

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian pembangunan koperai selama PJP I masih jauh dari sempurna, berbagai kelemahan mendasar masih mewarnai koperasi. Kelemahan mendasar itu misalnya: kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan permodalan, dan kelemahan pemasaran.

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam PJP II diharapkan dapat lebih ditingkatkan, sehingga selain koperasi tumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan kuat peranannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula.

          Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terinci adalah sebagai berikut:

• Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.
• Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.
• Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas luasnya di segala sektor  kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan  iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.
• Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan seacara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan.

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam mendukung koperasi. Terutama yang baru-baru ini gencar iklannya di televisi oleh Menteri Koperasi dan UKM yaitu tentang pemberian kredit lunak dan modal untuk pembangunan jangka pendek maupun panjang. Hal tersebut pun tak luput juga harus diiringi pelatihan masyarakat tentang koperasi oleh pemerintah. Sehingga koperasi dapat berjalan dengan optimal dan kemungkinan penyelewengan dalam badan koperasi dapat ditekan sekecil mungkin.

Lalu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dioptimalkan juga karena menjadi amanah dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Dengan mengoptimalkan program tersebut dan disinergikan dengan koperasi maka akan muncul perekonomian yang dimulai dari desa yg akan menjadi kekuatan ekonomi baru. BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif yang ikut andil meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Koperasi yang merupakan sebuah gerakan sosial tidak hanya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. Diharapkan janji presiden terpilih nanti yang akan mengalokasikan anggaran Rp 1,4 Miliar / Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata. Alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal juga diperlukan demi pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan.

Dengan adanya 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (Data BPS tahun 2013) serta koperasi Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar dua ratus ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar 125 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja telah mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput.

Koperasi dapat menjadi pilar utama perekonomian nasional karena mencerminkan azas gotong royong bangsa kita. Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama mendukung penguatan koperasi. Pemerintah dengan pemberian kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Sedangkan rakyat dengan kembali ke kebiasaan membeli produk-produk koperasi dibandingkan produk-produk badan swasta.

Tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia.

Daftar Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.html

http://filipuslodwick.blogspot.com/2013/06/bab-1-pengertian.html

Nama : Efrian Kelana Putra

NPM : 12213782

Kelas : 2EA03

Mata Kuliah : Ekonomi Koperasi

a