Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha
koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya
penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru
perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
perekonomian nasional.
Kementrian Negara Koperasi dan UKM adalah kementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan
dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan,
pengelolaan kekayaan, pengawasan, dan penyampaian laporan evaluasi di bidang
tersebut.
Tugas
Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, pasal 94 dan 95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan
dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dalam
melaksanakan tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM menyelenggarakan:
Fungsi
·
Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan
usaha kecil menengah.
·
Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana
dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha
kecil menengah.
·
Peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha
kecil menengah.
·
Pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan
sumberdaya ekonomi rakyat.
·
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Wewenang
·
Penetapan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan
secara makro.
·
Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
·
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
·
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang
KUKM.
·
Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
·
Penerapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
·
Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
·
Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
·
Penerapan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil
menengah.
·
Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
·
Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem
distribusi bagi KUKM.
Visi
Mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan
Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas
membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas
Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi
dan UMKM di Indonesia.
Sesuai dengan kedudukan, tugas
dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:
Menjadi Lembaga Pemerintah yang
kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam
rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.
Misi
Rumusan misi Kementerian Koperasi
dan UKM adalah:
Memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang
koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian
koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara
nasional
Tujuan
Tujuan Kementerian Koperasi dan
UKM secara umum adalah menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam
perekonomian nasional yang berdaya saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM
selama periode tahun 2005 - 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut:
·
Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan
memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi
yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru;
·
Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha
koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan;
·
Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi
dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri;
·
Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM;
·
Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat,
transparan dan akuntabel.
Peran Kementrian Koperasi sebagai Pembina
Koperasi-Koperasi Indonesia
Tugas-tugas Kemenkop yang ditulis di atas kertas
seharusnya diterapkan dalam kebijakan-kebijakan yang penerapannya dapat
membantu tumbuh kembang dan kemandirian koperasi. Selain memberi suntikan dana
agar koperasi tetap hidup dan semakin berkembang, Kemenkop juga menjalankan
tugasnya dengan mengatur teknis pendirian koperasi serta mengadakan
program-program sebgai aplikasi kebijakan yang meningkatkan kualitas koperasi.
Kemenkop menganggap koperasi sebagai saran potensial
dalam membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan mapan karena system kekeluargaan
dalam koperasi tidak akan membelit anggotanya dengan peraturan-peraturan
perbankan yang menyulitkan.
Koperasi juga tidak bergantung pada dana asing
sehingga kemandirian dan kemerdekaannya terjaga dengan baik. Oleh karena itu,
Kemenkop selaku Pembina koperasi memiliki peran penting dalam menentukan masa
depan koperasi Indonesia.
Untuk itu, Kemenkop berusaha untuk memajukan koperasi
dengan cara meningkatkan peran koperasi sebagai tonggak kokoh ekonomi nasional
yang berasas ekonomi kerakyatan. Selain itu, Kemekop juga berusaha agar setiap
perusahaan, instansi pendidikan, bahkan instansi pemerintahan daerah untuk
memiliki sebuah koperasi yang sah secara hokum (dengan mengajukan izin pendirian
koperasi kepada Kemenkop).
Tindakan ini dilakukan supaya masyarakat, dari elemen
manapun, memiliki pengalaman ekonomi perbankan koperasi sehigga tertarik untuk
memajukan koperasi lebih baik lagi.
Adapun program-program yang dicanangkan Kementrian
Koperasi dalam memajukan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut.
- Program pengadaan iklim usaha yang kondusif.
- Program pengembangan juwa kewirausahaan anggota koperasi.
- Program pengikutsertaan masyarakat dalam memberdayakan koperasi.
- Program peningkatan jumlah sumber daya yang produktif.
Program-program tersebut diwujudkan dalam pengadaan
seminar-seminar, pelatihan dan penyuluhan di tingkat nasional dan tingkat
daerah. Kemenkop memang menargetkan kemajuan koperasi, terutama di
daerah-daerah, agar perekonomian masyarakat daerah menjadi semakin baik dengan
adanya koperasi sebagai lembaga perbankan kerakyatan yang sah.
Kendala Kementrian Koperasi dalam Memajukan Koperasi
Indonesia.
Dalam
usaha memajukan koperasi Indonesia, Kemenkop menghadapi kendala-kendala dari
berbagai aspek, terutama di daerah-daerah. Kendala-kendala tersebut mencakup
banyaknya koperasi yang pengurusnya belum mampu memahami dan menerapkan
kebijakan Kemenkop dalam pelaksanaan ekonomi koperasinya (terlebih
kebijakan-kebijakan baru)
Selain itu, adanya kecenderungan tidak kondusifnya
iklim ekonomi dan politik di tiap daerah sehingga berpengaruh pada pengembangan
koperasi, rendahnya kepedulian Pembina koperasi di daerah-daerah untuk
mengembangkan dan memajukan koperasi, dan terdapat beberapa pelaksanaan
peraturan yang tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
Kendala lainnya adalah arus ekonomi asing yang
merupakan pesaing terberat koperasi (dengan ini koperasi harus meyakinkan
anggotanya untuk tetap setia pada system ekonomi koperasi yang kerakyatan dan
tidak beralih kepada system ekonomi kapitalisme yang terlihat lebih mudah,
modern, dan menguntungkan). Kemudian, adanya jurang pemisah yang dalam antara
koperasi dan usaha-usaha besar dalam ekonomi Indonesia yang disebabkan keduanya
tidak memiliki laju pertumbuhan yang seimbang.
Kendala
berikutnya adalah lemahnya daya saing koperasi di berbagai tingkat (lokal,
regional, dan nasional), sedikitnya minat anggota koperasi untuk berwirausaha
dengan melibatkan koperasi, dan rendahnya tingkat partisipasi anggota koperasi
dalam meningkatkan kualitas koperasi.
Banyaknya kendala yang dihadapi Kementrian Koperasi
sebagai Pembina koperasi tidak dianggap sebagai hambatan. Kendala-kendala ini dianggap
sebagai tantangan untuk melakukan peningkatan kinerja koperasi di sana-sini
agar koperasi mampu muncul sebagai ‘penyelamat’ ekonomi nasional Indonesia.
Koperasi VS Minimarket
Keberadaan koperasi saat ini kalah pamor jika
dibandingkan minimarket. Terlihat jelas banyaknya keberadaan minimarket
(Indomaret, Alfamart, Circle K, 7 Eleven, Lawson) tersebar sepanjang jalan.
Minimarket tersebut memiliki ciri khas masing-masing
dan packaging mereka terlihat lebih menarik sehingga mengalahkan keberadaan
koperasi. Koperasi seperti ketinggalan jaman dibandingkan Minimarket. Dari segi
tempat rata-rata Minimarket memiliki tempat yang terang, nyaman, sejuk dan
fasilitas lebih lengkap jika dibandingkan koperasi.
Belum lagi promo di setiap minimarket yang
berbeda-beda makin meninggalkan koperasi jauh di belakang. Promosi koperasi
dianggap kurang, bahkan tidak ada. Kebiasaan dan gaya hidup masyarakat juga
mempengaruhi, mereka yang terbiasa membeli produk minimarket pasti enggan untuk
beli produk koperasi, kalaupun harus ke koperasi mungkin hanya dalam keadaan
terdesak saja.
Minimarket dengan badan swasta memiliki modal yang
lebih besar, sehingga dalam penyediaan produk pun dapat lebih lengkap disbanding
koperasi.
Sulit rasanya untuk koperasi mengalahkan popularitas
minimarket, tetapi tidak menutup kemungkinan jika kemasan koperasi dimodifikasi
sesuai selera pasar dan iklan serta promosi yang gencar.
Keberadaan koperasi di kota-kota besar memang kalah
dengan minimarket. Koperasi lebih berperan banyak di desa yang jauh dari hiruk
pikuk perkotaan.
Jika saya jadi Menteri Koperasi dan UKM, saya akan lebih mempercantik kemasan koperasi sehingga lebih menarik dari minimarket, tentunya dengan promosi yang gencar dan harga produk yang lebih murah dibandingkan minimarket. Memberikan modal yang lebih, mengawasinya, memperbaiki manajemen koperasi, dan memberdayakan SDM yang berkompeten. Sehingga diharapkan keberadaan koperasi tidak tergerus oleh menjamurnya minimarket saat ini.
Daftar Referensi
- http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-negara-koperasi-a-ukm/1643-profile/263-kementerian-koperasi-a-ukm
- http://www.anneahira.com/kementrian-koperasi.htm
Nama : Efrian Kelana Putra
NPM : 12213782
Kelas : 2EA03
Mata Kuliah : Ekonomi Koperasi
No comments:
Post a Comment